Nasib perempuan terkadang memang bisa dikatakan bagai telur di ujung tanduk, yang selalu berada pada posisi tidak aman dalam berbagai sektor kehidupan baik itu sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi dan sektor publik. Ahmad Syafi’i Ma’arif ( 2002) dalam orasi ilmiah dengan mengutip pendapat dari Amien Rais mengatakan kalau ada sila yang paling sial dari pancasila maka itu sudah pasti sila kelima dari pancasila yaitu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, nasib sial yang mendera perempuan dalam kemiskinan, kebodohan dan tidak terbantahkan lagi bahwa kalau sila keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia memang yang paling sial. Penduduk miskin yang termiskin adalah perempuan ( 18, 42 %), penduduk yang tidak sehat dan kekurangan gizi juga dialami oleh kebanyakan perempuan ( prevalensi anemia pada ibu hamil 50 %).
Neroko nunut suargo katut, istilah jawa yang mengisyaratkan perempuan selalu berada di bawah kaum laki-laki (sealin dalam ranah perkawinan) sehingga perempuan terkadang tidak bisa memperoleh kesempatan yang sama seperti halnya laki-laki, sering adanya dikotomi atas peran laki-laki dan perempuan, dimana wilayahnya terbagi atas sekat-sekat yaitu perempuan berada dalam wilayah domestik dan laki-laki berada dalam wilayah publik, sehingga menimbulkan suatu anggapan bahwa tugas perempuaan itu hanya sumur, dapur dan kasur, adilkah itu???
Padahal kalau kita menilik UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 27 yang berbunyi ” Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya”, dari sini bisa terlihat bahwa peran setiap warga negara itu sama tetapi dalam prakteknya peran laki-laki dan perempuan itu di bedakan, bisa dkatakan pasal ini sudah mulai bisa di realisasikan dalam kehidupan beebangsa dan bernegara karena sejak adanya reformasi pada tahun 1998, perempuan mulai mendapat kesempatan untuk terjun dalam wilayah politik walaupun mungkin wilayah ini masih di dominasi oleh kaum adam, sebenarnya peran perempuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara itu sudah ada sejak dulu, sebut saja salah satu pahlawan kita yaitu RA Kartini, yang selalu memperjuangkan nasib perempuan agar memperoleh hak yang sama dengan laki-laki dalm sektor publik terutama untuk masalah pendidikan, yang berusaha dengan sekuat tenaga untuk memperoleh apa yang di cita-citakan yang sekarang lebih dikenal dengan istilah emansipasi wanita.
Perempuan juga perlu berkarya dan tidak selalu berada dalam wilayah domestik, jumlah perenpuan yang hampir separo dari jumlah laki-laki di Indonesia tepatnya 49, 9% dari seluruh jumla penduduk Indonesia, sehingga jika perempuan tidak diberdayakan maka ia hanya akan menjadi beban sosial bagi negara.
Hal ini hendaknya juga diberlakukan dalam wilayah politik, sehingga perempuan tidak hanya menjadi sasaran kampanye yang digunakan untuk mendongkrak suara bagi suatu partai politik yang berkepentingan ataupun hanya sebagai hiasan partai politik karena terkadang dalam kampanye sering sekali memasang wajah artis yang menarik dan juga lagi In.
Pada dasarnya keterlibatan perempuan dalam membuat keputusan mengenai kebijakan pemerintah sangatlah urgen, karena penduduk Indonesia sebagian besar adalah perempuan, sehingga dengan adanya keterlibatan perempuan dalam proses penentuan kebijakan pemerintah diharapkan nantinya bisa menghasilkan suatu kebijakan yang peduli bterhadap kesejahteraan kaum perempuan, sehinnga tidak ada lagi istilah bahwa ” Dunia Politik adalah Dunia Laki-laki”.
Disamping itu negara kita adalah negara demokrasi, yang siapa pun punya hak untuk bersuara, dan negara menjamin akan itu, karena suara rakyat adalah suara tuhan ” vox populi vox dei”. Sehingga sudah tidak ada alasan lagi untuk membatasi peran perempuan dalam bidang publik karena perempuan dan laki-laki punya hak yang sama dimata hukum.
0 komentar:
Posting Komentar